PENA IDEOLOGIS: Pergolakan di Bumi pensiunan ( foto-foto aksi Hizbut Tahrir Indonesia DPD II Purworejo tolak kenaiakan harga BBM )

Purworejo, Ba'da Jum'at 23 maret 2012, para syabab Hizbut Tahrir Purworejo melakukan Aksi Damai menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Acara ini mendapat sambutan yg luar biasa dari masyarakat Purworejo, ini bisa dilihat dari antusias masyarakat tuk berebut membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk simbolik penolakan masyarakat purworejo terhadap rencana kenaikan harga BBM. dari laporan kepolisian, aksi HTI Purworejo ini adalah aksi yg pertama kali dilakukan komponen masyarakat Purworejo terkait penolakan kenaikan harga BBM. start aksi dimulai dari Plaza Purworejo-pasar baledono-perempatan mickey mouse-depan kampus UMP-finish Tugu perempatan kantor pos Purworejo. dalam press release yg disebarkan ke masyarakat Purworejo HTI menolak kenaikan harga BBM. berikut isi lengkap press release tersebut:

Maktab I’lamiy Hizbut Tahrir Indonesia

NO: 219/02/12
28 Februari 2012/06 Rabiuts Tsani 1433 H

PERNYATAAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA

“TOLAK KENAIKAN HARGA BBM, TOLAK LIBERALISASI MIGAS”

Seperti telah diberitakan, dalam waktu tidak lama lagi, pemerintah akan segera menaikkan harga BBM. Salah satu alasanya karena akibat kenaikan harga minyak mentah dunia yang terus membumbung melampui harga patokan dalam APBN. Kenaikan harga BBM bila benar-benar dilakukan pasti akan menambah beban hidup masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ini alih-alih akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi malah justru akan merugikan rakyat dan member tambahan beban kepada rakyat.. Oleh karenanya harus ditolak, dengan alasan:

1. Kenaikan harga BBM meski alasan resminya dipicu oleh kenaikan harga minyak mentah dunia, sebagaimana juga program pembatasan subsidi BBM yang sempat hendak diterapkan, merupakan langkah lanjut menuju liberalisasi Migas. Kenaikan harga BBM sebagaimana program pembatasan BBM Bersubsidi sama artinya dengan pengurangan subsidi BBM. Ini kebijakan menuju penghapusan subsidi BBM sama sekali. Dengan cara itu, rakyat dipaksa untuk beralih kepada BBM non subsidi seperti pertamax. Inilah saat yang ditunggu oleh perusahaan Migas asing.
2. Kenaikan harga BBM, pembatasan BBM bersubsidi dan pencabutan subsidi, dalam jangka panjang akan menguntungkan Perusahaan Minyak Asing yang memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) seperti Total (Italia) dan Shell (Belanda). Dengan adanya kenaikan harga BBM dan pembatasan subsidi BBM maka seluruh pengguna mobil pribadi terpaksa menggunakan bahan bakar yang kadar oktannya lebih tinggi seperti Pertamax, atau bensin yang diproduksi oleh SPBU asing tersebut. Dengan biaya produksi yang lebih efisien dan kualitas yang mungkin lebih baik, maka produk SPBU asing itu akan lebih kompetitif dibandingkan SPBU Pertamina. Maka jumlah SPBU asing dalam jangka waktu yang tidak lama akan semakin menjamur. Dan jika tidak ada inovasi, kegiatan bisnis Pertamina di sektor hilir menjadi tidak kompetitif sehingga SPBU-SPBU yang terafiliasi dengan Pertamina akan berpindah ke perusahaan minyak asing tersebut. Hal ini tentu akan merugikan Pertamina. Sudahlah di sektor hulu terdilusi, di sektor hilir pun kalah bersaing.
3. Kenaikan harga BMM dan program pembatasan BBM serta kebijakan apapun yang bermaksud untuk memberikan peran yang lebih besar kepada asing dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya migas merupakan kebijakan yang bertentangan syariat Islam. Migas serta kekayaan alam yang melimpah lainnya dalam pandangan Islam merupakan barang milik umum yang pengelolaannya mestinya diserahkan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat. Anggapan bahwa swasta dapat lebih efisien dalam mengelola migas dibandingkan pemerintah yang dulu diwakili Pertamina telah terbantahkan dengan dominasi sejumlah National Oil Company (NOC) yang kini justru menguasai produksi minyak di dunia.
Berkenaan dengan hal ini, Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan:
1. Menolak rencana kenaikan harga BBM, juga program pembatasan BBM Bersubsidi karena kebijakan ini merupakan langkah menuju liberalisasi pengelolaan Migas di Indonesia khususnya di sektor hilir setelah liberalisasi di sektor hulu telah sempurna dilakukan. Liberalisasi tidak lain adalah penguasaan yang lebih besar pengelolaan Migas kepada swasta (asing) dan pengurangan peran negara. Kebijakan seperti ini jelas akan sangat merugikan rakyat yang notabene adalah pemilik sumberdaya alam itu sendiri.
2. Disamping terbukti bakal merugikan rakyat, kebijakan kapitalistik itu akan membuat negeri ini menjadi makin tidak mandiri. Oleh karenanya harus segera dihentikan, dan sebagai gantinya, migas dan SDA lain dikelola dengan sistem yang sejalan dengan religiusitas umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk negeri, itulah syariah Islam. Menurut syariah, migas harus dikelola oleh negara dimana hasilnya diperuntukan bagi sebesar-besar kesejahteraan seluruh rakyat.
3. Menyerukan kepada umat Islam untuk lebih bergiat dalam perjuangan mewujudkan kehidupan Islam, yakni kehidupan yang didalamnya diterapkan syariah Islam secara kaffah dalam naungan daulah Khilafah. Hanya dengan cara itu kerahmatan Islam yang telah dijanjikan Allah SWT, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam, khususnya Migas, Insya Allah akan terwujud.
Hasbunallah wa ni’mal wakiil, ni’mal maula wa ni’man nashiir
Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia

Muhammad Ismail Yusanto
Hp: 0811119796 Email: Ismailyusanto@gmail.com

Purworejo